“KONSULTASI” DALAM MEKANISME PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF INDEPENDENSI

Abstract

ABSTRAK

Redaksi dapat dikonultasikan dalam mekanisme pengangkatan Dewn Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menurut penulis dapat memberikan problematika dalam penerapan hukumnya. Redaksi dapat dikonsultasikan ini dapat mempunyai penafsiran yang bermacam-macam sesuai dengan kepentingan para pihk yang terkait. Pisau analisis yang diambil oleh penulis untuk menelaah titik fokus atau fokus perbincangan ini adalah independensi. Penelitian yang dilakukan oleh tim ini bersifat deskriptif, tentunya dengan membahas redaksi dikonsultasikan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan Undang-Undang serta malalui pendekatan hermeunetika hukum. Problematikanya antara lain yang pertama “redaksi dikonsultasikan” memungkinkan calon yang diberikan oleh panitia seleksi kepada Presiden dapat tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, redaksi dikonsultasikan dapat memunculkan penilaian yang subjektif oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, redaksi dikonsultasikan dapat memunculkan tawar menawar kepentingan dari pihak-pihak terkait. Yang keempat, redaksi dikonsultasikan dapat memunculkan konflik kepentingan pihak-pihak terkait. Solusi dari problematika tersebut adalah menetapkan calon Dewan Pengawas hasil seleksi yang telah dilakukan oleh panitia seleksi. Penetapan ini tentunya dilakukan oleh Presiden.